Beberapa hari lalu, departemen kehakiman meminta pengdilan di Philadelphia untuk membatalkan keputusannya sebelum mengetahui aktivitas panggilan telepon baik telepon masuk maupun telepon keluar yang diyakini telah dilakukan oleh penjahat. Departemen kehakiman meminta akses untuk mengetahui tanggal, waktu, durasi dan lokasi si pembicara, yang berarti mungkin saja nantinya para operator telepon harus mulai menyimpan semua informasi ini tanpa batas waktu. Pengacara dari Electronic Frontier Foundation and the Center for Democracy and Technology berpendapat bahwa ini merupakan satu tindakan pelanggran privasi. Seharusnya pemerintah harus mendapatkan surat perintah penggeledahan dan menunjukkan dulu penyebab bahwa informasi yang diminta tersebut akan memberikan bukti kejahatan.
Namun tampaknya pengacara departemen kehakiman berpendapat bahwa seharusnya pemerintah secara legal berhak untuk menggunakn perangkat pelacakan tanpa perlu menggunakan surat perintah terlebih dahulu. Mengenai hal ini masih merupakan perdebatan yang belum menemukan solusi.
